Bank Dunia atau World Bank telah menaikkan garis kemiskinan dunia, mempertimbangkan adopsi ukuran purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli terbaru, yakni 2021 PPP dari sebelumnya 2017 PPP. Implikasinya, tingkat kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia ikut naik. Dalam dokumen bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)” Bank Dunia merevisi ke atas tiga lini garis kemiskinan setelah mengadopsi 2021 PPP, yang telah dipublikasikan Bank Dunia dalam The International Comparison Program (ICP) edisi Mei 2025.
Laporan terbaru dari Bank Dunia mengungkapkan bahwa sekitar 68,3% penduduk Indonesia, atau setara dengan 194,7 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan internasional yang ditetapkan sebesar US$6,85 per kapita per hari. Angka ini menunjukkan tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia
Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan internasional untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu negara. Untuk Indonesia, garis kemiskinan ini ditetapkan sebesar US$6,85 per kapita per hari, atau sekitar Rp115.278 per hari (berdasarkan kurs Rp16.829 per dolar AS pada 25 April 2025). Masyarakat dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Perbandingan dengan Data BPS
Angka kemiskinan versi Bank Dunia jauh berbeda dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada September 2024, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi—angka terendah sejak 1960. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metodologi dan standar garis kemiskinan yang digunakan.
Proyeksi Penurunan Tingkat Kemiskinan
Bank Dunia memproyeksikan tingkat kemiskinan Indonesia akan menurun secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan:
-
58,7% pada 2025
-
57,2% pada 2026
-
55,5% pada 2027
Meskipun ada proyeksi penurunan, angka kemiskinan yang tinggi tetap menjadi perhatian utama.
Perbandingan dengan Negara ASEAN
Tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan standar Bank international berada di posisi tertinggi kedua di Asia Tenggara, hanya di bawah Laos (68,5%). Negara-negara tetangga lainnya tercatat jauh lebih rendah:Malaysia: 1,3%
- Thailand: 7,1%
- Vietnam: 18,2%
- Filipina: 50,6%
Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Upaya Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan akses terbatas ke layanan dasar masih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
Kesimpulan
Angka kemiskinan yang tinggi menurut standar Bank international menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Perbedaan metodologi antara Bank international dan BPS juga menyoroti pentingnya keseragaman dalam pengukuran kemiskinan. Upaya pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.