Investasi Mineral Kritis: Kesepakatan Prabowo-Trump dan Syarat Hilirisasi Harga Mati
JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi membuka pintu lebar bagi investor Amerika Serikat (AS) untuk menggarap sektor mineral kritis nasional. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump yang menghasilkan kesepakatan tarif dagang baru pada pekan lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kerja sama ini mencakup komoditas strategis seperti nikel, logam tanah jarang (LTJ), tembaga, hingga emas. Namun, Bahlil memberikan catatan tebal: Tidak ada ekspor bijih mentah (ore).
Hilirisasi Jadi Syarat Mutlak bagi Investor AS
Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Senin (23/2/2026), Bahlil meluruskan persepsi publik mengenai akses mineral bagi Negeri Paman Sam tersebut. Indonesia tetap teguh pada kebijakan hilirisasi.
“Jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Investor AS silakan masuk, bangun smelter di sini, lakukan pemurnian, baru hasilnya boleh diekspor ke Amerika,” tegas Bahlil.
Pemerintah menawarkan skema investasi yang fleksibel:
-
Mandiri: Investor AS dapat melakukan eksplorasi dan produksi secara penuh.
-
Joint Venture: Kolaborasi dengan BUMN atau perusahaan tambang lokal yang sudah eksis.
Mengapa Kesepakatan Prabowo-Trump Ini Penting?
Ada beberapa poin menarik yang membuat kerja sama ini menjadi “game changer” bagi peta geopolitik energi dunia:
1. Model Freeport sebagai Standar Baru
Bahlil memberikan contoh PT Freeport Indonesia sebagai referensi. Investor diminta melakukan investasi jangka panjang, mulai dari eksplorasi hingga pembangunan fasilitas pemurnian. Dengan skema ini, nilai tambah ekonomi tetap berputar di dalam negeri sebelum produk akhir dikirim ke pasar global.
2. Efisiensi Logistik dan Ekonomi
Secara teknis, membawa bijih mentah (ore) dari Indonesia ke Amerika Serikat sangat tidak efisien secara biaya. “Mendingan investasi bareng di Indonesia, produk hasil pemurniannya yang dibawa ke sana. Itu jauh lebih murah bagi mereka secara biaya logistik,” tambah Bahlil.
3. Persaingan Global dan “Equality Treatment”
Kebijakan ini juga merupakan bentuk keseimbangan (rebalancing). Selama ini, investasi hilirisasi didominasi oleh perusahaan asal China. Dengan masuknya AS, Indonesia menunjukkan posisi netral dan memberikan equality treatment (perlakuan setara) bagi semua negara mitra selama mereka mengikuti regulasi domestik.
Peluang 90 Hari Kedepan
Pemerintah menargetkan percepatan eksekusi investasi ini. Bahlil menyatakan pihaknya siap memfasilitasi proses masuknya modal dari AS dalam kurun waktu 90 hari ke depan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan bahan baku baterai kendaraan listrik dan komponen teknologi tinggi di pasar AS yang bersumber dari Indonesia.
Topik Pembahasan Menarik (Analisis Tambahan):
-
Ketahanan Energi AS vs Cadangan RI: AS sangat membutuhkan pasokan mineral kritis untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok tertentu. Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, memegang kartu as dalam negosiasi ini.
-
Dampak pada Ekonomi Lokal: Pembangunan smelter baru diprediksi akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah lingkar tambang.
-
ESG (Environmental, Social, and Governance): Tantangan berikutnya adalah memastikan perusahaan AS membawa teknologi ramah lingkungan agar produk hilirisasi Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global yang semakin hijau.









