Brcapitals – PBN (Private Blog Network)

Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya menyampaikan penjelasan soal video viral petugas pengawal (patwal) yang terlihat arogan saat melakukan pengawalan terhadap mobil dinas RI 36.

“Dapat kami sampaikan fakta, sesuai hasil klarifikasi dari anggota dimaksud. Bahwa anggota tersebut merupakan personil Ditlantas Polda Metro Jaya atas nama Brigadir DK yang sedang melakukan pengawalan,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (11/1/2025).

Latif menjelaskan, berdasarkan kronologis kejadian sesuai hasil klarifikasi anggota, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 8 Januari 2025, sekitar pukul 16.30 WIB. Lokasinya, di Jalan Sudirman-Thamrin.

“Ketika itu, ada truk penambal jalan yang sedang berhenti di lajur tengah, sehingga menyebabkan kemacetan. Di tengah situasi itu, Toyota Alphard (taksi Silverbird) hendak menghindar ke kanan. Namun, di saat bersamaan, ada kendaraan dari sebelah kiri (Suzuki Ertiga putih) yang juga sama-sama hendak maju. Sehingga, hampir terjadi senggolan,” ungkap Latif.

Akibatnya, taksi Alphard berhenti dengan jeda agak lama. Tak lama, terjadi perdebatan antara kedua kendaraan tersebut. Sehingga, menyebabkan kemacetan.

Patwal pun segera berinisiatif melerai dan meminta taksi Alphard agar segera maju, supaya tidak menimbulkan kemacetan.

Saat itu, terlihat gestur anggota sambil menunjuk seolah arogan.

“Terhadap anggota, sudah dilakukan pemanggilan dan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Anggota juga mendapat sanksi teguran, agar lebih humanis saat melaksanakan giat pengawalan,” papar Latif.

‘Dia memastikan, Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan mencari pengemudi taksi Alphard untuk meminta klarifikasi, apakah ada tindakan atau ucapan personel Ditlantas yang dianggap tidak sopan / arogan.

“Ditlantas Polda Metro Jaya meminta maaf, apabila sikap gestur yang dilakukan oleh anggota dianggap tidak layak atau arogan akan menjadi bahan evaluasi untuk giat pengawalan selanjutnya,” pungkas Latif.

https://crazyforliberty.com/

Pemerintah membantah tak serius dalam membahas RUU Perampasan Aset. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, RUU Perampasan Aset sudah ada di DPR sejak April 2023.

Namun, Eddy Hiariej sapaan akrabnya mengakui, pembahasan RUU itu tak berjalan karena bertepatan dengan momen Pilpres 2024.

“Di tahun politik, banyak teman-teman dewan yang kembali maju pada Pileg berikutnya sehingga memang ini belum dibahas,” kata Eddy dalam Media Gathering di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum di Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Sayangnya, RUU Perampasan Aset juga tak muncul dalam daftar RUU yang diusulkan DPR untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Eddy memaklumi keputusan para anggota dewan tersebut. Karena, praktik selama ini, perampasan aset telah dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Eddy menjelaskan, kesungguhan Pemerintah dan DPR untuk memberantas korupsi tidak bisa diukur hanya karena RUU Perampasan Aset tidak menjadi skala prioritas.

Ia menilai, perampasan aset ini memang tidak bisa dipisahkan dari sistem peradilan pidana secara utuh dan itu dilakukan baik oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

“RUU itu masih memerlukan pembahasan, terutama mengenai hukum acara pelaksanaan perampasan aset tersebut. Sebab, dalam RUU Perampasan Aset, penyitaan bisa dilakukan tanpa didahului dengan perkara pidana,” jelasnya.

Menurutnya, dalam RUU Perampasan Aset yang perlu pembahasan panjang, bagaimana hukum acaranya karena perampasan aset adalah nonconviction based on forfeiture (NCB).

https://eleanor-lyons.com/

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan IKN pada tahun 2028.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

“Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12).

Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%.

Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8% , progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat.

Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

“Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujarnya.

Sementara Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU serta Kementerian/Lembaga lainnya yang telah memberi masukan terkait bagaimana pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN perlu dilakukan ke depannya.

“Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama,” katanya. .

https://tegobe.com/

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Desember 2024 mencapai 52,93.

IKI melambat 0,02 poin dibandingkan dengan November 2024 yang sebesar 52,95. Selanjutnya, nilai IKI juga meningkat 1,61 poin dibandingkan dengan nilai IKI Desember tahun lalu yang sebesar 51,32.

“Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 19 subsektor mengalami ekspansi dan 4 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 90,5 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III-2024,” ujar Jubir Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif saat jumpa pers IKI di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menurut dia, dua subsektor yang dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Alat Angkutan Lainnya dan Industri Peralatan Listrik. Sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Industri Tembakau dan Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik.

Febri menambahkan, terdapat pelambatan ekspansi nilai IKI variabel pesanan baru sebesar 3,49 poin dari 54,20 pada November 2024 menjadi 50,71 pada Desember 2024. Selanjutnya, nilai IKI variabel persediaan produk masih ekspansi dengan pelambatan sebesar 0,10 poin menjadi 54,58.  Sebaliknya, nilai IKI variabel produksi mengalami ekspansi dan naik sebesar 5,81 poin dari 49,72 pada November menjadi 55,53 pada bulan Desember 2024.

Menurut Febri, pada Desember 2024, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan menurun dibandingkan dengan November 2024, yaitu sebesar 73,3 persen. Angka ini menurun 0,1 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

Sebanyak 21,2 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini menurun 0,5 persen  dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

“Sementara, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 5,5 persen, meningkat 0,6 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya,” ujarnya.

Pada triwulan III-2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif tapi mengalami pelambatan mencapai 4,95 persen (yoy). Di lain sisi, industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,84 persen (yoy).

Selain itu, realisasi investasi nasional hingga triwulan III-2024 mencapai Rp 1.261,4 triliun, meningkat 18,3 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sektor sekunder berkontribusi 41,4 persen terhadap investasi nasional pada triwulan III-2024 dan pertumbuhannya naik 27,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pertumbuhan positif ekonomi Indonesia tercermin dari optimisme konsumen terhadap ekonomi yang masih kuat dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 125,9 pada November 2024, tetap optimis dan meningkat 4,8 poin dibandingkan pada Oktober 2024 yang sebesar 121,1,” ujarnya.

Sementara, ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai 18,3 miliar dolar AS pada November 2024, mengalami penurunan sebesar 1,15 persen (m to m). Hal yang sama juga terjadi pada volume ekspor yang mengalami penurunan 2,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 11,9 juta ton.

Seluruh impor berdasarkan golongan penggunaan barang mengalami penurunan. Impor bahan baku/penolong turun sebesar 11,9 persen dibanding bulan sebelumnya (m to m). Selain itu, barang konsumsi dan barang modal juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,0 persen dan 10,8 persen secara m to m.

https://comptonhistory.com/

PT Pertamina (Persero) secara berkelanjutan terus perkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh bisnis usahanya.

Berbagai capaian telah diraih oleh perusahaan, salah satunya ditunjukkan pada kepatuhan dan pencapaian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di lingkungan Pertamina Group.

Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2024, jumlah Wajib Lapor LHKPN Pertamina Group merupakan yang terbanyak dari seluruh BUMN.

“Walau menjadi yang terbanyak namun tingkat kepatuhan wajib lapor di Pertamina mencapai 100 persen pada periode tahun sebelumnya dan seluruhnya tepat waktu,” ungkap Fadjar.

Fadjar menambahkan, perbaikan tata kelola Pertamina juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dengan memperbaharui Sertifikat SMAP ISO 37001:2016.

“Secara berkala Pertamina memperbaharui sertifikasi di bidang GCG, termasuk SMAP ISO 37001:2016. Komitmen dan kepatuhan tersebut berdampak positif bagi kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir,” imbuhnya.

Komitmen Pertamina dalam penerapan tata kelola yang baik tersebut, kata Fadjar telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen. Salah satunya dengan diraihnya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya (Indonesia Most Trusted Company) dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024 yang diberikan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

“Pertamina dinilai berhasil membangun sistem manajemen yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan,”pungkas Fadjar.

Selain Pertamina, pengakuan juga diberikan oleh CGPI kepada anak usaha Pertamina antara lain, PT Patra Jasa dan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) yang dinobatkan sebagai Indonesia Trusted Companies, serta  PT Pertamina Training & Consulting sebagai Indonesia Fair Trusted Companies.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

https://panthanpress.com/

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menimbun uang di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ia memiliki lemari khusus untuk menyimpan uang puluhan miliar.

Keberadaan lemari uang itu diungkap mantan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Mentan, Sugiyatno saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

SYL bersama mantan Sek­retaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono serta mantan Direk­tur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, menjadi terdakwa pada sidang ini.

Awalnya, jaksa Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi kepada Sugi­yatno mengenai sejumlah barang bukti (BB) yang ditemukan saat penggeledahan rumah dinas SYL.

Dalam penggeledahan pada Kamis, 28 September 2024 itu, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk uang tunai.

“Mata uang lain ada, Singapura dolar, Poundsterling ada?” tanya jaksa

“Ada,” jawab Sugiyatno. Tapi ia mengaku tak tahu persis jum­lahnya.

“Tapi paling banyak rupiah ya? Nah, ini contoh BB nomor 889 tahu kan? Terus ada BB890 tahu kan? Nanti kita perlihatkan lagi, tapi ini yang dolar?” lanjut jaksa.

“Iya,” Sugiyatno membe­narkan.

“Ini semuanya di dalam satu laci ini atau di tempat lain?” cecar jaksa.

“Di cart deck, kan ada tiga tumpukan itu,” Sugiyatno meng­gambarkan tempat penyimpanan uang mantan majikannya.

“Oh, tiga tumpukan filling cabinet itu?” korek jaksa.

“Iya,” Sugiyatno membe­narkan.

Jaksa juga mengonfirmasi, BB mulai nomor 889 hingga 1072 yang sempat diperlihatkan penyidik KPK saat penggeleda­han terdahulu. Sugiyatno mem­benarkannya. Bahkan bersama beberapa saksi lainnya saat itu.

Berikutnya, jaksa mengonfir­masi bentuk lemari penyimpan­an uang dengan menampilkan di layar dalam sidang. Filling cabinet itu terletak di dalam kamar SYL.

Setelah melihat sejenak, Sugi­yatno membenarkannya. Jadi, dari tiga lapis filling cabinet ini isinya yang kayak gini nih, uang semua iya?” cecar jaksa.

“Iya,” jawab Sugiyatno.

“Posisinya ada di mana Pak? Di samping kasur?” jaksa pe­nasaran.

“Apanya?” Sugiyatno balik bertanya.

“Filling cabinet-nya? tanya jaksa lagi.

“Di arah kamar mandi,” beber Sugiyatno.

“Tapi di kamarnya?” tanya jaksa lagi.

“Pak SYL,” ungkap Sugi­yatno.

Sugiyatno mengemukakan, meskipun menjabat Kepala Ru­mah Tangga di rumah dinas ini, tapi tak bisa sembarangan masuk ke kamar SYL. Lantaran ia bukan orang kepercayaan sang menteri.

Adapun orang yang dipercaya untuk masuk yakni Ubaidah Nabhan, pegawai honorer yang bekerja sebagai asisten di rumah dinas itu.

Jaksa lalu menanyakan adanya upaya pemindahan lemari uang itu. Awalnya di lantai satu, dip­indah ke kamar pribadi SYL di lantai dua.

Jaksa melontarkan pertan­yaannya menyikapi keterangan Muhammad Ridwan, ajudan Ayun Sri Harahap istri SYL.

“Pernah tidak dia (Ridwan) cerita ke Saudara saksi, dia itu diminta pindahkan filling cabinet dari lantai 1 ke lantai 2?” jaksa mencari tahu.

“Enggak,” jawab Sugiyatno.

Untuk diketahui, pada peng­geledahan rumah dinas SYL pada Kamis, 28 September 2023, penyidik KPK menyita sejumlah uang rupiah maupun valuta as­ing. “ Jumlahnya lumayan besar, kurang lebih Rp 30 miliar,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Senin, 2 Oktober 2023.

https://beatsbysarz.com/

Senayan berharap Pemerintah memiliki data yang valid penerima subsidi listrik di masyarakat. Akurasi ini penting untuk memastikan bahwa golongan masyarakat penerima subsidi listrik ini benar-benar tepat sasaran.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengatakan, data ini masih menjadi salah satu sumber masalah terkait penerima subsidi listrik ini.

“Karena ketika kita berbicara mengenai subsidi lisrik, sebetulnya yang pertama adalah acuannya berkaitan dengan data,” kata dia dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Dirjen Ketenagalistrikan Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Roro menilai, persoalan data ini tak hanya dihadapi oleh sek­tor energi saja, tapi bahkan di sektor lainnya, seperti bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Diharapkan, masalah data ini dapat menjadi perhatian bersama.

“Banyak sekali program untuk mensejahterakan masyarakat. Namun nyatanya, tidak sesuai dengan aktualnya di lapangan,” ujarnya.

Sebagai contoh, lanjut poli­tisi Fraksi Golkar ini, adalah data penerima program bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos. Ada masyarakat yang harusnya menerima bantuan sosial seperti sembako, terkendala lantaran tidak tercantum di dalam data.

“Nah itu banyak sekali ka­sus, masyarakat yang tergolong miskin justru tidak menerima program (subdisi Pemerintah). Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Roro juga menemukan ada masyarakat yang tidak menerima bantuan karena persoalan data yang belum diperbaharui. Ini bisa dilihat ketika banyak masyarakat yang tadinya termasuk golongan mampu. Namun akibat pandemi Covid-19 menjadi tidak mampu karena faktor ekonomi dan lainnya.

“Mereka tidak mendapat­kan bantuan sesuai yang sudah merupakan hak yang mereka terima. Lalu ada juga kasus di mana ada keluarga yang mampu, namun mendapatkan bantuan,” bilangnya.

Dinamika yang terjadi itu, kata Roro, terjadi karena data yang menjadi acuan belum seutuhnya akurat dan juga tidak up to date. Bukan hanya karena pergantian zaman, tetapi juga karena kondisi sosial, ekonomi dari masyarakat.

“Program subsidi listrik ini merupakan program yang sangat mulia. Karena kegiatan keseharian manusia, acuannya kem­bali lagi, listriknya nyala tidak. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat fundamental dan dibutuhkan untuk segala bentuk kegiatan perekonomian bangsa kita,” ungkapnya.

Makanya, dia berharap agar persoalan data ini harus memiliki acuan yang tepat dan akurat. Untuk itu, dia mendorong ada langkah atau terobosan yang baik untuk memperbaiki data­base yang selama ini merupakan acuan. Termasuk juga, kriteria yang ditetapkan untuk menentu­kan penerima subsidi ini.

Sesuai dengan yang telah disampaikan, yaitu foto penerima subsidi pelanggan dan di situ ada beberapa kriteria. “Saya kira ini sangat bagus ya, apalagi buat kami yang visual learner, jadi melihat secara visual itu sangat membantu. Mulai dari kriteria 1, 2, 3, sampai 5,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Roro, yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring pelaksanaan sub­sidi listrik ini. Karena itu, dia bertanya-tanya, apakah monitor­ing tersebut hanya berdasarkan kriteria dari tampilan huniannya saja, berdasarkan foto tersebut.

“Karena ada kalanya juga kita temukan di lapangan. Karena kita ini juga mewakili masyara­kat, kita melihat berbagai macam cerita di lapangan. Ada yang secara ekonomi mereka mampu, tapi tampilan rumahnya tidak mencerminkan bahwa mereka itu mampu. Itu ada yang seperti itu,” katanya.

Untuk itu, dia mendorong ada variabel lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk mendo­rong sebuah rumah tangga tak mampu masuk sebagai penerima bantuan subsidi tersebut.

https://brcapitals.com/

Data penerbangan dan perekam suara kokpit pesawat Jeju Air rute Bangkok-Seoul yang terbakar saat mendarat darurat di Bandara Internasional Muan, 29 Desember 2024, ternyata berhenti merekam empat menit sebelum peristiwa tragis itu terjadi.

Hal ini diungkap Kementerian Transportasi Korsel, seperti dilansir BBC, Sabtu (11/1/2025).

Kecelakaan penerbangan Jeju Air yang terjadi jelang pergantian tahun, tercatat sebagai kecelakaan udara paling mematikan di Korea, dengan korban tewas mencapai 179 orang. Dari total 181 penumpang, hanya ada dua orang yang selamat. Mereka adalah awak kabin.

Para penyelidik berharap, data perekam dapat memberikan wawasan tentang momen-momen penting sebelum tragedi Jeju Air.

Untuk memastikannya, Kementerian Transportasi Korsel akan mencari penyebab black box (kotak hitam) berhenti.

Black box yang awalnya diperiksa di Korsel, dibawa ke AS dan dianalisis oleh regulator keselamatan Amerika, setelah data pada perekam tersebut dinyatakan hilang.

Kepada Reuters, mantan penyelidik kecelakaan Kementerian Transportasi Korsel Sim Jai-dong mengatakan, hilangnya data menit-menit terakhir yang krusial dalam black box Jeju Air adalah hal yang mengejutkan.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan semua daya, termasuk cadangan, bisa saja terputus.

Hingga saat ini, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Tabrakan burung atau kondisi cuaca masuk daftar dugaan penyebab.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah roda pendaratan Boeing 737-800, yang tidak keluar saat pesawat menghantam landasan pacu.

https://idsurvival.com/